Di media sosial ramai beredar pesan seruan kepada masyarakat untuk menarik uang tunai sebesar-besarnya dari bank atau "Rush Money" pada 25 November 2016.
Aksi ini dilakukan jika Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bebas dari jeratan hukum atas kasus penistaan agama.
Seruan ini mendapat tanggapan luas dari publik. Sejak Rabu (16/11/2016) hestek rush money menjadi trending topic jagad Twitter.
Seruan aksi "Rush Money" ini membuat pemerintah ketar ketir.
Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap rencana aksi yang belakangan beredar di masyarakat berupa penarikan dana di bank secara besar-besaran (rush money) tidak terjadi. Ketika ditanya tanggapannya soal kabar ini, Sri enggan menjelaskan lebih jauh.
"Saya harap itu tidak terjadi," kata Sri singkat saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (17/11), seperti dilansir Republika.co.id.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut seruan untuk rush money sebagai aksi yang tak negarawan. Menurutnya, langkah tersebut lebih bersifat politik yang imbasnya justru ke ekonomi.
"Itu sih jangan lah mengada-ada, itu namanya sudah mengalihkan langkah-langkah sifatnya ekonomi. Padahal itu persoalan politik. Itu namanya sudah tidak negarawan," ujar Darmin.
Sementara itu, Ekonom Indonesia, Ichsanuddin Noersy menyatakan reaksi umat Islam untuk melakukan aksi penarikan uang dari perbankan merupakan perkara yang serius dan bisa menjatuhkan rezim yang berkuasa akibat tekanan dan ketidak mampuan mengendalikan resiko ekonomi yang akan terjun bebas.
"Ini sangat bahaya, rupiah akan jatuh sejatuh-jatuhnya dan menimbulkan resiko politik," kata Noersy saat diskusi publik di kawasan cikini, Senin (17/11), dikutip Aktual.com.
Lebih jauh Noersy memaparkan bahwa saat ini terdapat struktur uang yang ada yakni Rp4.576 triliun, dari jumlah tersebut, ada Rp2.655 triliun atau 46 persen merupakan milik orang Islam.
Jika saja orang muslim menarik 50 persen dari Rp2.655 tersebut, ia memprediksi akan terjadi benturan pada lembaga keuangan negara serta Kementerian Ekonomi.
"Puncak dari resiko itu berujung pada politik. Perbankan akan mencari pinjaman dana, rupiah akan ambruk," tandasnya.
0 comments:
Post a Comment