Aktivis Petisi 28, Haris Rusly mengaku tidak merasa kaget dan heran dengan melihat akun tweeter Grab Indonesian (layanan transportasi roda dua) memberikan dukungan untuk tersangka penista agama, yakni Gubernur DKI Jakarta Non Aktif, Ahok.
Dia mengaku memahami bahwa lippo merupakan pemiliki saham di perusahaan Grab, adapun James Riady yang punya Lippo Group diketahui memiliki hubungan emosional yang dekat dengan Jokowi dan Ahok.
Jadi katanya, jika ditemukan korporasi yang dimiliki oleh Lippo Group secara gamblang menyatakan dukungan kepada Ahok, hal itu sudah merupakan perkara lumrah dan tidak mengherankan.
"Saya nggak kaget karenna kita dengar memang Lippo merupakan donatur yang membiaya Ahok. Jadi wajar perusahannya secara pulgar mendukung Ahok," katanya kepada Aktual.com, Kamis (17/11).
Namun tambahnya, ada satu hal yang dia khawatir yakni jika korporasi Lippo melakukan intervensi kepada karyawannya untuk memilih Ahok dalam Pilkada Jakarta melalui ancaman PHK kepada pekerja.
Hal demikian tegasnya akan merusak nilai-nilai demokrasi dan melanggar hak yang dimiliki setiap orang untuk bebas memilih dan rahasia. "Lippo ini berpotensi mengerahkan karyawannya dengan intervensi PHK, ini yang tidak boleh terjadi," tegasnya.
Dia mengaku memahami bahwa lippo merupakan pemiliki saham di perusahaan Grab, adapun James Riady yang punya Lippo Group diketahui memiliki hubungan emosional yang dekat dengan Jokowi dan Ahok.
Jadi katanya, jika ditemukan korporasi yang dimiliki oleh Lippo Group secara gamblang menyatakan dukungan kepada Ahok, hal itu sudah merupakan perkara lumrah dan tidak mengherankan.
"Saya nggak kaget karenna kita dengar memang Lippo merupakan donatur yang membiaya Ahok. Jadi wajar perusahannya secara pulgar mendukung Ahok," katanya kepada Aktual.com, Kamis (17/11).
Namun tambahnya, ada satu hal yang dia khawatir yakni jika korporasi Lippo melakukan intervensi kepada karyawannya untuk memilih Ahok dalam Pilkada Jakarta melalui ancaman PHK kepada pekerja.
Hal demikian tegasnya akan merusak nilai-nilai demokrasi dan melanggar hak yang dimiliki setiap orang untuk bebas memilih dan rahasia. "Lippo ini berpotensi mengerahkan karyawannya dengan intervensi PHK, ini yang tidak boleh terjadi," tegasnya.
0 comments:
Post a Comment