Jakarta (SI Online) -- Pengacara senior Mahendradatta menyatakan perbuatan menghalang-halangi unjuk rasa merupakan perbuatan pidana berdasarkan pada Pasal 18 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, demikian intelijen memberitakan.
Penegasan itu disampaikan menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang akan menindak siapapun yang tetap memaksakan kehendak melakukan aksi 2 Desember 2016 lewat gerakan Aksi Bela Islam III.
“Saya cuma ingatkan perbuatan menghalang-halangi unjuk rasa itu perbuatan Pidana ya... (Pasal 18 UU No 9/98). Pasal 10 (4) UU No 9/1998, tidak perlu pemberitahuan apalagi ijin untuk kegiatan Keagamaan.
Jadi tidak usah dilarang-larang atau digembosi lah,” tegas Mahendradatta di akun Twitter @mahendradatta.
Senada dengan Mahendradatta, pengacara Dusri Mulyadi melalui akun @dusrimulya menegaskan:
“Kapolri harus tau ada Pasal 18 dalam UU No. 9 Tahun 1998, yaitu ancaman Pidana 1 Tahun bila menghalangi hak warga negara menyampaikan pendapat. Kalo ada yang bilang demo perlu Izin Polri sesuai Pasal 510 KUHP, suruh baca Pasal 10 UU No. 9/1998.”
Soal tudingan makar sebagai aksi tersembunyi demo 2 Desember, @dusrimulya menulis:
“Makar itu harus dibuktikan dengan ‘Perbuatan Permulaan’. . Ada gak Demo 2 Desember besok bawa senjata untuk Pemakzulan? Kan gak ada..”
Mari kita SEBARKAN supaya para Pejabat & seluruh Masyarakat Indonesia paham Hukum...!
Terimakasih, wassalam...
Red : msa
Sumber : Intelijen
0 comments:
Post a Comment